Akademisi USK Tolak Skema FPSO Mubadala Energy di Blok Andaman, Sebut Ancam Hilirisasi Aceh

BANDA ACEH - Penolakan terhadap draf rencana pengembangan (Plan of Development/PoD) I Wilayah Kerja South Andaman terus mengemuka. Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), Nasrul Zaman, menyatakan dukungannya terhadap sikap Pemerintah Aceh yang menolak skema Floating Production Storage and Offloading (FPSO) dalam pengembangan lapangan gas tersebut.

Menurut Nasrul, skema FPSO berpotensi mengurangi peluang pengembangan industri hilir di Aceh karena proses produksi dan pengolahan dilakukan di lepas pantai tanpa melibatkan fasilitas penerimaan gas di daratan.

Ia menilai skema tersebut berbeda dengan rencana yang sebelumnya mengemuka terkait pembangunan Onshore Receiving Facility (ORF) atau fasilitas penerimaan gas di daratan Lhokseumawe.

"Jika seluruh proses dilakukan di laut dan gas langsung dikirim ke pasar tujuan, maka manfaat ekonomi yang dapat dirasakan daerah dikhawatirkan menjadi tidak optimal," kata Nasrul dalam keterangannya, Jumat (5/6/2026).

Nasrul juga mengingatkan pentingnya memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Menurut dia, pembangunan fasilitas pendukung di daratan dapat membuka peluang investasi lanjutan, penyerapan tenaga kerja, serta mendorong pertumbuhan industri turunan berbasis gas di Aceh.

Selain itu, ia meminta pemerintah pusat, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mempertimbangkan aspek pemerataan manfaat ekonomi dalam proses pengambilan keputusan terkait pengembangan Blok South Andaman.

Nasrul menilai pengelolaan sumber daya alam perlu memperhatikan prinsip keadilan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Sebelumnya, Pemerintah Aceh menyampaikan keberatan terhadap draf PoD I Wilayah Kerja South Andaman yang diajukan operator. Pemerintah daerah menginginkan adanya fasilitas penerimaan dan pengolahan gas di daratan Aceh agar memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah.

Hingga berita ini ditulis, pihak Mubadala Energy maupun SKK Migas belum memberikan tanggapan terkait pernyataan Nasrul Zaman dan berbagai masukan yang berkembang mengenai skema pengembangan South Andaman.