Cakupan Imunisasi Aceh Cuma 33 Persen, Wamenkes Siapkan Strategi Khusus di Hari Libur

BANDA ACEH - Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. Dante Saksono Harbuwono, menyoroti tajam rendahnya capaian imunisasi di Provinsi Aceh yang baru menyentuh angka 33 persen. Angka ini tertinggal jauh di bawah rata-rata nasional tahun lalu yang berada di angka 80,2 persen, dari target ideal pemerintah sebesar 90 persen.

Kondisi tersebut berdampak pada melonjaknya kasus campak di Serambi Mekah, dengan temuan 263 kasus di seluruh Aceh, termasuk 24 kasus di antaranya berada di Kota Banda Aceh.

Saat melakukan kunjungan kerja ke Banda Aceh Jumat, (22/5/2026), Dante mengungkapkan bahwa rendahnya angka imunisasi ini dipengaruhi oleh faktor sosiokultural yang cukup kuat. Selain karena anggapan keliru mengenai efek samping vaksin, keputusan untuk membawa anak imunisasi kerap tertahan karena harus menunggu persetujuan dari kepala keluarga atau sang ayah.

Merespons kendala domestik tersebut, Kementerian Kesehatan tengah menyiapkan modifikasi jadwal pelayanan medis di tingkat bawah.

“Nanti akan kita buat modifikasi, misalnya imunisasi dilakukan pada hari Sabtu atau hari libur sehingga bapak bisa ikut mengambil keputusan,” kata Dante saat meninjau Puskesmas Lueng Bata, Banda Aceh, Jumat, 22 Mei 2026.

Dante didampingi oleh sejumlah tokoh daerah, termasuk Ketua TP PKK Aceh Marlina Muzakir, Wali Kota Banda Aceh Illiza Saaduddin Djamal, dan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Ferdiyus.

Selain memodifikasi jadwal, Wamenkes menegaskan bahwa polemik mengenai aspek religiusitas vaksinasi seharusnya sudah selesai. Ia menyatakan isu halal dan haram imunisasi tidak perlu lagi diperdebatkan di tengah masyarakat. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh sendiri telah menerbitkan fatwa resmi bahwa imunisasi hukumnya mubah atau diperbolehkan.

Sebelum bertolak ke Puskesmas Lueng Bata untuk memberikan vaksin tetes kepada balita, Wamenkes mengawali kunjungannya ke Posyandu Desa Panteriek, Kecamatan Lueng Bata. Di sana, Dante mengapresiasi transformasi pelayanan kesehatan yang dinilainya melompat lebih maju.

Menurut Dante, konsep posyandu kini telah berkembang menjadi Pos Kesehatan Keluarga. Fasilitas ini tidak lagi bergerak konvensional yang hanya melayani bayi dan balita, melainkan sudah mencakup seluruh siklus hidup masyarakat mulai dari remaja, dewasa, hingga kalangan lansia.

“Posyandu yang dulu hanya melayani anak-anak, sekarang bisa digunakan untuk melayani remaja, dewasa hingga lansia. Tadi saya lihat antusias masyarakat luar biasa,” ujarnya.

Bahkan, Dante mendapati posyandu di tingkat desa ini sudah mampu mengakomodasi pelayanan bagi pasien pascastroke untuk memperoleh pengobatan rutin secara memadai karena telah disokong oleh tenaga kesehatan siaga seperti dokter dan bidan. Ia menilai model pelayanan di Desa Panteriek ini layak menjadi percontohan bagi daerah lain di Indonesia.

Hilirisasi dari transformasi kesehatan dasar ini juga terlihat di Puskesmas Lueng Bata. Dante menjelaskan, fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut kini sukses menerapkan sistem Integrasi Layanan Primer (ILP).

Sistem ILP mengintegrasikan manajemen pelayanan medis berdasarkan siklus hidup manusia. Dengan pola ini, pemantauan kesehatan ibu, anak, remaja, hingga lansia berada dalam satu rantai koordinasi yang terpadu.

Dante turut mengajak peran aktif media massa untuk ikut memutus rantai misinformasi terkait vaksinasi di Aceh. Jurnalisme diharapkan mampu membangun narasi yang benar dan konstruktif mengenai pentingnya imunisasi guna mencegah penyebaran penyakit menular yang berbahaya bagi generasi masa depan Aceh.

“Mudah-mudahan dengan informasi yang benar, anggapan masyarakat mengenai imunisasi bisa diperbaiki dan cakupan imunisasi di Aceh dapat meningkat,” ucap Dante.